Medan, MPOL -Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (
BI Sumut) menggelar
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (5/12). Kegiatan itu digelar dengan tujuan mendapatkan masukan atau insight dari para peserta untuk pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. "Inflasi Sumut diprakirakan berada di sekitar batas bawah sasaran inflasi (2,5 plus minus 1%), terutama disebabkan deflasi dalam 4 bulan (Juni-September) seiring pasokan yang melimpah dari hasil panen. Inflasi ini harus terus dijaga kestabilannya. Karena itu, diperlukan strategi penanganan inflasi di Sumut," ujar Kepala Kantor Perwakilan
BI Sumut, IGP Wira Kusuma. Ia mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah strategi dalam hal penanganan inflasi. Diantaranya, melalui Gerakan Penanganan Inflasi Serentak (Gertak) dengan sasaran fokus pada strategi 4K, serta strategi integrasi hulu-hilir untuk mendorong ketahanan pangan di daerah. "Caranya, dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan untuk perekonomian daerah. Untuk penguatan sisi hulu, dengan pengaturan pola tanam. Agar dapat mengontrol pasokan pangan (cabai merah) yang berkesinambungan sepanjang tahun untuk mendukung kestabilan pasokan dan harga," tandasnya. Kemudian juga, pengelolaan pasca panen. Sementara, untuk penguatan sisi hilir, dengan peningkatan nilai tambah. "Penguatan BUMD sebagai offtaker pangan juga akan dilakukan. Penguatan sisi hulu-hilir perlu didukung secara menyeluruh dan diatur dalam peta jalan/roadmap TPID Provinsi maupun seluruh Kab/Kota se-Sumut 2025-2027 yang akan didukung dengan pelaksanaan Capacity Building," tuturnya. Ia menambahkan, sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku roadmap TPID Sumut 2022-2024 serta dalam mengantisipasi berbagai risiko dan tantangan dalam mengurangi volatilitas harga/menjaga kestabilan harga antar waktu dan wilayah, maka penyusunan roadmap TPID 2025-2027 harus lebih fokus pada penurunan tekanan inflasi VF dalam target sasaran ≤5%. "Selain itu, guna mendukung pencapaian target dengan sinergi dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, maka SK TPID Sumut dapat mulai diperhatikan dengan mempertimbangkan penggantian nomenklatur OPD," katanya. Pj Gubernur Sumut, A Fatoni yang hadir dalam acara itu turut mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah bersama-sama berkolaborasi menangani inflasi di Sumut sehingga tetap terjaga. "Sejauh ini komoditas kita surplus, saya pastikan pasokan pangan kita cukup sampai awal tahun depan. Mudah-mudahan inflasi Sumut tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi Sumut tetap baik," tutupnya. (Dro).