Jakarta, MPOL -
Nalar Muda Nusantara (NALADARA) mengadakan diskusi film berjudul 'Eksil' bersama Prof. Mahfud MD di sebuah bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Acara ini berhasil menarik perhatian publik, khususnya anak muda dan memberikan wawasan tentang sejarah bangsa.Prof. Mahfud MD, dalam diskusinya, menyampaikan bahwa film 'Eksil' adalah karya dokumenter yang patut ditonton oleh masyarakat. Film ini mengharukan dan berfungsi sebagai sarana refleksi terhadap kebijakan kepemerintahan dan penggalian ingatan terhadap sejarah bangsa. "Era Reformasi telah membuka jalan demokratisasi bagi kita. Penting untuk mengingat dan memastikan bahwa persoalan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu tidak terulang kembali," ujar Mahfud.Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan pengalamannya saat bertemu dengan beberapa tokoh eksil yang ditampilkan dalam film tersebut selama masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Beliau turut berperan dalam proses kepulangan para eksil ini ke Indonesia. "Saya pernah mengunjungi mereka di Belanda dan Ceko, dan berdasarkan data Kemenkopolhukam, jumlah mereka kini ada sekitar 144 orang," tuturnya.Helena Sihaloho, Ketua NALADARA, kepada Medan Pos, Jumat (15/3/2024) menyatakan bahwa diskusi berjalan dengan lancar dan memberikan harapan besar untuk kegiatan serupa di masa depan. "Kami ingin NALADARA terus mengadakan diskusi bersama tokoh penting lainnya, guna memberikan ruang bagi generasi muda mendalami sejarah bangsa, terutama bagi generasi Z yang belum mengalami era tersebut," ujar Helena.NALADARA, yang berdiri sejak 2018 dengan nama awal Mahasiswa Peduli Pendidikan, telah bertransformasi menjadi organisasi yang aktif mengadakan berbagai kegiatan edukatif. "Kami telah menyelenggarakan berbagai program, mulai dari diskusi film, mengajar, seminar, hingga diskusi santai dalam #EkspedisiPikiran," tambah Helena Sihaloho.Kegiatan diskusi film 'Eksil' ini merupakan salah satu upaya NALADARA untuk terus mendorong pemahaman dan refleksi mendalam terhadap sejarah dan kepemerintahan, serta memperkuat nilai kemanusiaan dan demokrasi di Indonesia.**