Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs
Gandi Parapat memperkirakan kasus korupsi di Pertamina tidak akan selesai (tuntas), bahkan akan menjadi "Cerita Bersambung".
Gandi juga mengaku tidak percaya jika beberapa pejabat negara seperti menteri menerima untung dari oplosan BBM setiap bulannya .
"Kami tidak percaya atas berita beberapa pejabat negara menerima untung dari oplosan BBM setiap bulan seperti menteri BUMN, kami anggap itu hoak. Tidak mungkin menteri BUMN sejahat itu, karena melihat penampilannya sekilas manusia tidak berdosa sama halnya dengan Jokowi", kata
Gandi Parapat di Medan, Rabu (5/3/2025)
.PMPHI pun sebut
Gandi Parapat menyakini Kejaksaan Agung tidak akan memeriksa pejabat seperti menteri BUMN Eric Thohir, karena LHKPN tidak sebanding, demikian juga pejabat yang lain."Apabila Kejagung memeriksa, mereka pasti akan terganggu dalam pemerintahan presiden Prabowo yang kini sangat ketat menjaga pemerintahan warisan Jokowi.Penjagaan Prabowo kepada Jokowi dan orang-orangnya yang dipakai menjadi menteri atau pembantu Presiden bisa berbagai pemahaman", ujarnya.
Gandi menyebut, diawal pemerintahan Prabowo sebagai Presiden menyebut akan mengejar para koruptor agar uang yang dicuri dikembalikan ke negara. Namun hal itu mengecewakan masyarakat, karena aparat hukum kelihatan belum serius.
" Banyak pengaduan kasus-kasus, tapi tidak tuntas seperti Blok Medan yang disuarakan masyarakat Maluku dan Sumut. Kasus Airlangga yang dalam sekejap mengundurkan diri dari Ketum Golkar, kasus Rp 300 T, penguasaan 30 KM laut dan lainnya", ujarnya.
Karenanya
Gandi Parapat memprediksi jika kasus korupsi di Pertamina tidak bakal tuntas dan uangnya tidak akan kembali ke negara.
Pemberitaan yang menyebut beberapa pejabat negara dapat hasil setiap bulan dari oplosan BBM, kata Gandi itupun tidak akan terbongkar, karena pejabat itu orang pintar.
"Jadi menurut kami pengusutan kejahatan di Pertamina merupakan Cerita Bersambung, tidak putus", pungkasnya.**
