Jakarta, MPOL - Jaga kesehatan anggota
Polri, dalam rutin bertugas merotasi Polantas, demikian anggota Komisi III
DPR RI Hinca Panjaitan memberi catatan khusus kepada
Polri dalam Dialektika Demokrasi "Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektifitas, Tantangan dan Rekomendasi untuk 2025", Kamis (17/4) di
DPR RI Jakarta.
Menurutnya agar
Polri menyusun jadwal rotasi anggota Korps Lalu Lintas (Korlantas).
Rotasi rutin ini dinilai penting guna menjaga kesehatan para anggota yang bertugas mengamankan lalu lintas. Dimana dari catatannya selama melakukan kunjungan kerja di Sumatra Utara (Sumut) yang menjadi daerah pemilihannya (dapil), terdapat puluhan ribu anggota polisi yang ditugaskan di lalu lintas. Mirisnya, ratusan polisi lalu lintas (polantas) yang sudah bertugas puluhan tahun itu divonis mengidap sakit serius di bagian paru-paru.
"Dari yang sakit ini banyak juga polisi lalu lintas dan mereka bekerja dari sejak dia menjadi polisi lalu lintas sampai nanti dia pensiun. Rata-rata menurut Kabidokesnya ada sakit bawaan di paru-paru." Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini mendorong agar
Polri benar-benar mempertimbangkan usulannya terkait rotasi penugasan anggota di Korlantas.
"Karena itu, dalam forum yang baik ini saya mau mengusulkan agar konsen kita terhadap polisi lalu lintas kita yang bertugas di lapangan bisa diputar dan dibuatkan jadwalnya jangan rutin untuk kesehatannya jadi harusnya harus berputar gitu ya." Kebijakan rotasi penugasan Polantas bisa dimulai dari Jakarta. Kabidokes
Polri pasti memiliki catatan riil terkait kesehatan polisi yang sudah lama bertugas di Korlantas.
"Nah saya ingin mengangkat soal ini karena tadi kita untuk ke depannya supaya baik, ya oleh karena itu Kepala Pusat Dokes Mabes
Polri mestinya punya data kita ini terutama di Jakarta nanti ya, itu yang mulai dari di Bundaran HI dan seterusnya itu rata-rata kan waduh itu dia ya, apalagi kalau di kampung kami mana pernah (Polantas) ganti-ganti itu dan seterusnya," tegas Hinca.
Sedangkan Korlantas
Polri Renaldi Oktavian mengatakan pengamanan operasi ketupat ataupun lebaran tahun ini memang persiapan yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kesiapan untuk melihat ataupun berdasarkan dari survei yang dikeluarkan 146 juta pergerakan yang akan dilakukan oleh masyarakat.
Kemudian
Polri dalam hal ini sudah membuat timeline pelaksanaan kegiatan pengamanan memang jauh sebelum pelaksanaan kegiatan operasi itu dimulai. Kita sudah melaksanakan kegiatan awalan ataupun acuan yang diperintahkan oleh Bapak Kapolri berkaitan dengan itu sehingga pada saat pelaksanaan penentuan timeline operasi tersebut ada rangkaian yang sudah dilaksanakan.
Berkaitan dengan WFH yang didorong oleh dari pihak anggota dewan kepada pemerintah ini juga memberikan efek yang sangat signifikan. Jadi adanya pergeseran pergerakan puncak arus mudik itu ternyata sudah diawali dari WFH yang sudah berlangsung yaitu dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 27 adalah WFH yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh pegawai. Dan pergerakan itu memutus bahwa prediksi arus mudik yang kita prediksikan pada tanggal 28 29 dan 30 itu sudah diawali oleh hari-hari sebelumnya namanya manajemen rekayasa lalu lintas sehingga yang dilaksanakan tidak terlalu berat akan tetapi mengikuti dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya.
Ada beberapa hal yang dievaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kontra flow mengacu dengan tahun yang sebelumnya bagaimana tingkat keselamatan bahwa prinsip yang harus kita berikan kepada masyarakat kontra flow itu bukan memberikan ataupun menyarankan pengguna jalan menjadi kebut-kebutan ataupun mempercepat lajunya akan tetapi prinsip kontra flow itu adalah memecah kepadatan yang ada untuk mengurai sehingga beban di depan tidak terlalu berat dan ekor pun bisa jalan mengikuti kepala yang di depan. Nah beban-beban inilah yang di buat rekayasa oleh Korlantas, tutur Renaldi Oktavian.***
