Jakarta, MPOL - Pembangunan partai politik dan demokrasi dalam perspektif administrasi publik adalah suatu keniscayaan yang dilaksanakan sebagaimana konstitusi mengaturnya, demikian Ketua Umum Ikatan Alumni (
IKLUM) Politeknik STIA LAN Jakarta Agun Gunandjar Sudarsa Selasa, (10/9) di Jakarta.Menurut Agun Gunandjar Ikatan Alumni (
IKLUM) Politeknik STIA LAN Jakarta bekerja sama dengan Politeknik STIA LAN Jakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pembangunan Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Emas 2045 Dalam Perspektif Administrasi.Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan strategi implementasi mengenai kebijakan partai politik dan demokrasi."Ya, kebijakan Parpol dan demokrasi menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga proses konsolidasi secara berkelanjutan, khususnya terkait dengan pembangunan partai politik dan demokrasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam perspektif administrasi publik sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945, dibutuhkan proses demokrasi untuk melahirkan pejabat-pejabat publik yang akan menjalani pemerintahan."Baik di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Untuk itulah tidak bisa pula mengabaikan keberadaan partai-partai politik sebagai institusi untuk menjalankan fungsi representatif dan rekrutmen."Hingga saat ini keberadaan partai politik dan demokrasi sudah dirasakan sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.Artinya, FGD ini berusaha untuk menghadirkan pemikiran, gagasan yang komprehensif dalam sebuah perencanaan yang baik untuk mencapainya. "Dengan mendasarkan kepada tujuan bernegara dan mempertimbangkan kondisi partai-partai dan demokrasi saat ini."Agun pun mengajak seluruh komponen untuk bersama mempersiapkan pembangunan partai politik dan demokrasi dalam perspektif administrasi publik untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. "Bukan Indonesia lemas dan cemas," pungkas Agun Agun Gunandjar Sudarsa.***