Medan, MPOL: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)
Agus Andrianto bersama sejumlah pejabat teras di kementerian Imipas bersilaturahmi dengan para wartawan di Warkop Jurnalis Jalan Agus Salim
Medan, Selasa (17/12) sore menjelang malam.Ini kali pertama
Agus Andrianto setelah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan datang ke Warkop Jurnalis setelah sebelumnya masih menjabat Wakapolri. Bincang santai penuh kekeluargaan dengan
Agus Andrianto yang sudah terjalin cukup baik selama ini dengan wartawan berlangsung hampir 2 jam. Para wartawan sesekali melemparkan pertanyaan dan memberi masukan.Dalam bincang santai dengan para awak media,
Agus Andrianto mengatakan, pemerintah akan memberikan pengampunan (amnesti) kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang kini mendekam di 631 lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di seluruh Indonesia. Pertanyaan ini disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,
Agus Andrianto, saat bersilaturahmi bersama para jurnalis di Warkop Jurnalis
Medan, Jalan Agus Salim, Kota
Medan, Sumatra Utara, Selasa (17/12/2024) petang. Menteri Agus menyebutkan puluhan ribu warga binaan yang akan mendapatkan
amnesti itu, sebagian besar merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai. Lalu ada pula narapidana pidana umum dalam kondisi khusus terkait kemanusiaan. "Jadi ada para pengguna narkoba, narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami kecacatan, narapidana yang sakit menahan serta beberapa kondisi lainnya. Kecuali narapidana kasus korupsi," kata
Agus Andrianto. Dijelaskan Menteri Agus, bahwa jumlah 44 ribu itu muncul setelah mereka melakukan penilaian (assesment) atas kondisi narapidana yang ada. Penilaian sendiri dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Ada perintah dari Presiden, lalu kita assament dan muncul angkanya, ada 44.088 narapidana," ungkapnya. Untuk pemberian
amnesti itu, kata Agus, saat ini sudah dikonsultasikan ke DPR-RI. Prosesnya tinggal menunggu keputusan DPR. "Segera, kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju," pungkasnya. (kcu)