Medan, MPOL -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Muhammad Isnur, mendesak DPR segera menindaklanjuti laporan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena diduga telah melanggar konstitusi dan perbuatan tercela.Menurut Isnur pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak sikap berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi dan negara hukum."Jika dibiarkan sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang tegas dilarang," kata Isnur dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1)Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menilai pernyataan Ketua YLBHI tersebut lebay dan mengada ngada" Konstitusi apa yang di langgar dan perbuatan tercela apa yang di lakukan presiden Jokowi, YLBHI boleh saja benci Jokowi, tetapi jangan lebay dan mengada ngadalah, nanti di ketawain rakyat kalau alasannya mengada ngada, " sindir Ikhyar di Medan, Kamis (25/1/2024)Ikhyar menghimbau YLBHI untuk melakukan gugatan ke MK jika tidak sepakat dengan UU pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye "Orang yang menjelaskan UU kok di bilang melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela, kalau tidak sepakat dengan UU tersebut lakukan upaya hukum, lebih baik YLBHI melakukan gugatan ke MK untuk membatalkan UU tersebut, daripada membuat tafsir sesat dan melakukan tindakan yang melawan hukum," himbau ikhyarIkhyar menduga provokasi yang di lakukan oleh YLBHI dengan mengatakan Presiden Jokowi di duga melanggar Konstitusi dan perbuatan tercela serta minta DPR RI untuk menindak lanjutinya bukan lah murni hukum, tetapi bagian dari konspirasi untuk memakzulkan Jokowi terkait pilpres 2024"Kita tahulah siapa tokoh tokoh YLBHI ini, mereka beberapa kali terlibat dalam berbagai kegiatan menyerang pasangan Prabowo-Gibran khususnya terkait isu isu HAM, jadi saya menduga YLBHI ini bekerja dan bagian dari mesin politik capres sebelah yang ingin memakzulkan Jokowi serta menggerus suara Prabowo-Gibran yang di prediksi akan menang satu putaran, upaya terakhir untuk menghempang kemenangan satu putaran hanya dengan melakukan pembusukan seperti ini, tapi mereka salah baca, rakyat milih Prabowo-Gibran karena ingin program Jokowi berlanjut sementara pasangan capres sebelah ingin kebijakan Jokowi di hentikan ," jelas Ikhyar yang pernah beberapa kali di tahan oleh Orde Baru karena aktivitas politiknya