Medan, MPOL - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Seminar Ekonomi Dampak
Perubahan Iklim Terhadap Ekonomi dan Pertanian Regional Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, yang menjadi narasumber dari Local Expert
Kemenkeu Sumatera Utara, Akademisi USU, dan Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Sumatera Utara. Narasumber dan Peserta yang hadir memberikan pandangan mereka mengenai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Syaiful menyampaikan Perubahan iklim memberikan ancaman utama di berbagai baik ekonomi maupun pertanian khususnya di Sumatera Utara karena pertanian merupakan penopang utama bagi perekonomian. Di sektor pertanian perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan masa panen raya, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, perubahan kesuburan tanah dan ketersediaan air, dan munculnya hama dan penyakit tanaman baru. Dampak tersebut mempengaruhi produktifitas pertanian dan ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani yang menurun.Tentunya kegagalan produktifitas pertanian akan meningkatkan harga pangan karena ketersediaan pasokan juga mengalami penurunan yang akan menyebabkan terjadinya inflasi.Perubahan pola perdagangan baik regional maupun global karena pergeseran perubahan zona produksi pangan akan mempengaruhi keunggulan komparatif, Peningkatan biaya investasi khususnya untuk infrastruktur dan penelitian, dan potensi migrasi penduduk berupa urbanisasi karena kekurangan lahan pertanian yang produktif. Dalam penutupnya Bapak Syaiful mengajak untuk menjadikan seminar ini sebagai langkah awal untuk mampu membangun masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi kita yang medatang.Ibu Herfita Rizki Hasanah Gurning, SE, M.Ec.Dev, selaku Dosen Tetap Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, memaparkan bahwa perubahan iklim diartikan sebagai perubahan kondisi fisik atmosfer bumi yang meliputi fluktuasi suhu dan distribusi curah hujan. Sejak abad ke-19, aktivitas manusia seperti industri, energi, transportasi, pertanian, dan penggunaan lahan telah mempercepat perubahan ini, menyebabkan dampak serius seperti kekeringan, banjir, dan penurunan keanekaragaman hayati. Jejak ekologis perkapita di Indonesia mencapai 1,7 hektar global (gha), melebihi biokapasitas per kapita sebesar 1,2 gha, menunjukkan konsumsi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Analisis menunjukkan korelasi negatif antara suhu dan curah hujan dengan pertumbuhan ekonomi, serta kecenderungan rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan risiko bencana tinggi. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk pendidikan lingkungan, insentif ekonomi hijau, dan pengembangan teknologi hijau, diusulkan untuk mengatasi tantangan ini dan mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan.Bapak Marino, SP, MM, Kepala UPTD Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Sumatera Utara, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa produktivitas padi menurun hingga 14,4% untuk setiap kenaikan suhu 1°C, akibat stres panas yang mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Selain itu, perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan banjir, dan mengurangi ketersediaan air untuk irigasi. Tantangan lainnya yang dihadapi sektor pertanian termasuk laju pertumbuhan penduduk yang cepat, alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit, serta infrastruktur pertanian yang tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah provinsi telah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur irigasi, mengembangkan varietas tanaman tahan iklim, dan menyediakan dukungan finansial serta pelatihan bagi petani.Bapak Dr. Wahyu Ario Pratamo, M.Ec, Local Expert Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara, memaparkan bahwa perubahan iklim juga berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Wilayah dengan risiko bencana tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dan angka harapan hidup yang lebih rendah. Penyakit seperti malaria, diare, TB paru, pneumonia, dan demam berdarah dengue (DBD) dapat meningkat akibat perubahan iklim, menurunkan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja.Provinsi
Sumut memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dengan luas lahan sawah mencapai 330.441,8 hektar. Produksi beras tahun 2023 mencapai 3.986.465 ton, menunjukkan surplus signifikan. Namun, untuk memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, perlu ada perhatian khusus terhadap dampak perubahan iklim yang dapat mengancam stabilitas sektor ini.Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat menjadi 5,20% - 5,40% pada tahun 2024 dan 5,50% - 5,60% pada tahun 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ini, peningkatan daya saing ekonomi melalui perbaikan institusi, adopsi teknologi informasi, stabilitas makro, kesehatan, serta pasar produk dan tenaga kerja menjadi sangat penting. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di
Sumut.*