Medan, MPOL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut diimbau mempertajam daya lihat mata dan daya dengar telinga dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada yang dijadwalkan November 2024. Ini semakin penting, mengingat pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan kepala daerah, cenderung semakin tinggi.Imbauan tersebut disampaikan Abyadi Siregar, Ketua Kombatan Sumut Bersih, sebuah Non Government Organization (NGO) yang bergerak dalam mengawal demokrasi dan penegakan hukum, menanggapi pelaksanaan Panen Raya Padi di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Minggu (25/8/2024)."Patut diduga penyelenggaraan panen raya padi itu, cenderung sebagai bentuk kampanye terselubung untuk Bobby Afif Nasution. Acara tersebut diduga sengaja dirancang khusus untuk sosialisasi Bobby Nasution di daerah-daerah," tegas Abyadi Siregar, di Medan, Senin (26/8/2024) didampingi Sekretaris Kombatan Sumut Bersih, Suwandi Purba.Seperti yang dikutip dari media online, panen raya itu digelar Kelompok Tani Tunas Harapan. Bupati Sergai Darma Wijaya selaku tuan rumah, mengundang Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy, Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung dan Walikota Medan Bobby Nasution untuk hadir dalam panen raya tersebut. Tidak diketahui apakah Darma Wijaya juga mengundang seluruh kepala daerah lain agar hadir dalam panen raya itu.Menurut Suwandi Purba, panen raya tersebut terlalu dipaksakan sebagai kegiatan untuk menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut. Kalau tujuannya untuk menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut, lanjut Suwandi, mestinya dibawa dalam forum resmi yang mengikutsertakan seluruh kepala daerah se Sumut dengan dipimpin Pemprov Sumut."Bukan seperti ini, yakni melalui panen raya. Yang mengundang pun Bupati Sergai Darma Wijaya. Dan yang diundang hanya Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy, Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung dan Walikota Medan Bobby Nasution. Padahal, masih banyak kepala daerah di Sumut. Anehnya, Bobby Nasution disebut memberi sambutan mewakili seluruh kepala daerah se Sumut. Berarti Bobby juga mewakili Pj Gubernur Sumut?" tegas Suwandi nada heran.Sebetulnya, lanjut Abyadi Siregar, bila ingin menekan angka inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Sumut, cukup para kepala daerah bekerja keras di daeranya masing-masing. Walikota Medan Bobby Nasution bekerja di Medan. Begitu juga Bupati Sergai Darma Wijaya, Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy dan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung. "Bekerja saja mereka di daerah masing-masing. Ini kok membuat acara dengan menghadirkan Bobby Nasution dan dua kepala daerah lainnya. Dan, secara khusus Bobby Nasution memberi sambutan atas nama kepala daerah se Sumut. Ini apa apaan?," timpal Suwandi.Lebih jauh Suwandi juga mempertanyakan peran Darma Wijaya selaku Bupati Sergai dalam acara panen raya tersebut. "Darma Wijaya itu, kalau tidak salah kan Ketua DPC PDIP Kabupaten Serdang Bedagai? Tapi, kok berani membuat acara diduga berbentuk kampanye terselubung bagi Bobby yang notabene merupakan rival calon gubernur usungan PDIP? Jangan-jangan, Darma Wijaya saat ini diduga tersandera kasus hukum," tegas Suwandi.Terakhir, Abyadi Siregar kembali mengharap, selaku instrumen pengawas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Bawaslu Provinsi Sumut semakin mempertajam mata dan telinga menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada. Karena potensi kecurangan, khususnya ketidaknetralan para kepala daerah akan semakin tinggi terjadi.Khusus kasus panen raya di Sergai, Abyadi berharap Bawaslu segera meminta klarifikasi terhadap Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Sergai Darma Wijaya, Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy dan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung terkait acara panen raya itu."Permintaan klarifikasi itu, penting dilakukan Bawaslu. Ini untuk memberi keyakinan dan kepastian bagi masyarakat Sumut bahwa, Bawaslu merupakan instrumen pengawas pesta demokrasi yang dapat dipercaya adil," tegas Abyadi Siregar.*