Medan, MPOLAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pendeta
Penrad Siagian, melakukan kunjungan ke Markas
Kodam I/BB, Rabu (30/10/ 2024).
Kehadiran Senator ini diterima Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan (Kasdam I/BB), Brigjen TNI Refrizal mewakili Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan, yang saat itu sedang melaksanakan tugas ke Pulai Telo, Nias.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu terkait keamanan, Pilkada, kriminalitas, hingga perumahan prajurit dibahas dengan mendalam.
Penrad Siagian sebagai anggota Komite I DPD RI salah satu mitranya adalah sektor pertahanan dan keamanan.
"Ini adalah kunjungan pertama pasca saya dilantik, karena bagi saya berkunjung ke Kodam seperti pulang ke rumah sendiri", ujar
Penrad Siagian.
Penrad mengutarakan harapannya agar institusi TNI tetap menjaga
netralitas pada Pilkada mendatang.
Sementara Kasdam I/BB Brigjen Refrizal memastikan bahwa pihaknya mengambil sikap
netral pada kontestasi
Pilkada 2024.
"TNI bersikap
netral, tidak memihak, tidak berkampanye, atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada Pilkada," kata Refrizal.
Kebijakan lain mengenai Pilkada serentak yang disampaikan, meliputi penyiapan personel sebagai perbantuan keamanan, pemetaan wilayah rawan konflik, perbantuan logistik Pemilu, dan optimalisasi peran satuan kewilayahan.
Dalam kesempatan itu,
Penrad Siagian mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya kejahatan dan kriminalitas di Sumatra Utara yang dianggap sebagai bentuk kekalahan negara.
Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh untuk memaksa dan menjaga ketertiban umum, termasuk menjamin keamanan warganya.
"Kita semua punya hak untuk menuntut keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan negara, dan jika tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban" ujar Penrad tegas.
Penrad juga menggarisbawahi berbagai konflik agraria di beberapa daerah Sumut seperti Gurilla, Simpang Gambus, dan Mandoge, yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat.
"Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan, atau pengetahuan untuk menjaga tanah mereka. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi lewat kebijakan yang berpihak pada mereka," tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen. Penrad melanjutkan dan meminta agar pihak TNI dapat mengingatkan anggotanya dapat bekerja profesional sesuai tupoksinya.
"Karena beberapa kali saya mendapati oknum TNI dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat",sebutnya.
"TNI lahir dari rakyat dan harus dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Dibagian lain,
Penrad Siagian menyinggung soal ketimpangan antara jumlah prajurit TNI dan ketersediaan hunian yang layak di Sumut.
Brigjen Refrizal menanggapi dengan penjelasan bahwa skema pengadaan lahan untuk perumahan prajurit pernah mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, namun dalam proses pembangunannya sering menghadapi kendala.
Dengan anggaran TNI yang terbatas, sebanyak 68% dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan modal dianggap belum memungkinkan salah satunya untuk menambah lahan perumahan prajurit.
"Kami pernah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengikutkan skema Proyek Strategis Nasional sehingga kebutuhan ini dapat teratasi," kata Brigjen Refrizal.
Namun seringkali terkendala karena lahan belum bersertifikat atas nama TNI.
Pilkada Serentak
Seputar Pilkada serentak tahun 2024, Panglima kata Kasdam I/BB telah menginstruksikan operasi keamanan untuk Pilkada dan melakukan gelar operasi di daerah-daerah rawan konflik. Intelijen di Kodam terus memperbarui tingkat kerawanan, dengan Kabupaten Nias Barat tercatat sebagai daerah paling rawan di Sumut.
Kodam juga telah menyusun strategi untuk memperbantukan Polri dalam menjaga keamanan Pilkada, menyiapkan pemetaan wilayah konflik, perbantuan distribusi logistik pemilu, dan optimalisasi satuan kewilayahan.**
