Medan, MPOL -Dari depan Istana Maimoon Medan, Azhari AM Sinik, sesepuh dunia aktivis kota itu, berkoar memimpin demo ajakan mengawasi pilpres yang kian mendekati hari 'H' kian mengindikasikan permainan curang. Deklarasi massal pun tercipta. Digelar ba'da solat Jumat (26/1/2024), gaya orasi Ari Sinik, sapaan akrab Azhari AM Sinik, 'membakar' animo para pengendara di pertigaan Jalan Brigjen Katamso - Masjid Raya, Medan. Itu terbukti dari temuan tak sedikit pengendara yang berhenti. Bahkan mendatangi demo seruan moral itu, hingga kemudian masing-masing membubuhkan nama dan tanda tangan di kain putih yang terbentang di sana. Di bagian atas kain sepanjang lebih lima meter itu tertera tulisan tebal : Deklarasi Rakyat Melawan Kecurangan Pilpres 2024. Pantauan Medan Pos, demo tak sampai 3 jam itu menghasilkan ratusan torehan nama dan tanda tangan bukti dukungan deklarasi. Dengan beragam latar profesi, semua diketahui berstatus pemilik suara pada pilpres 14 Februari 2024. Ari Sinik bercerita. Komunitas baru terbentuk itu, menurutnya adalah elemen masyarakat Kota Medan yang tergabung dalam Deklarasi Rakyat Melawan Pilpres Curang 2024. Komunitas ini mendeklarasikan 6 sikap tanpa tawar. "Pilpres yang digelar saban 5 tahun, adalah peradaban mengakhiri masa pemegang kekuasaan yang lama dan memulai kekuasaan baru tanpa pertikaian. Karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib menjaga pilpres berjalan jujur, adil, tanpa ada paksaan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan," jelas Ari, soal poin pertama sikap pihaknya. "Sebagai pemegang kedaulatan negara, kami akan lawan aksi intimidasi terhadap para pemilik suara. Juga keterlibatan aparatur negara yang berpotensi terjadi," imbuhnya soal sikap kedua. Menurut Ari, sikap ketiga berisi aksi mereka yang akan mengawal setiap suara yang masuk ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Rabu (14/2/2024) mendatang. "Agar pilpres berjalan tanpa kecurangan, kami akan terus memberi seruan moral dan pesan netralitas terhadap TNI, Polri, ASN, hingga lurah atau kades dan kepala lingkungan," imbuh Ari lagi soal sikap selanjutnya. "Kami menekankan agar penyelenggara pilpres atau pemilu, dari KPU, KPPS, hingga Bawaslu bekerja secara profesional alias tidak berpihak demi kepastian pesta 'demokrasi' ini berjalan tanpa kecurangan. Terakhir, di tengah persaingan pilpres, kami mengajak Presiden RI serta para menteri dan pejabat pemerintah bersikap sebagai perekat bangsa," tandas Ari, dikenal menjabat Direktur EksekutifLembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara(LIPPSU) sekaligus Ketua Umum GP (Generasi Penerus) Angkatan 66. (*) Laporan : Ahmad Faisal