Medan, MPOL: Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menegaskan, Provinsi Sumatera Utara termasuk ke dalam kategori
rawan sedang pada pelaksanaan Pilkada 2024."Untuk itu harapan ke depannya kita bisa bersama-sama dalam melakukan
pengawasan. Sebab Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melaksanakan
pengawasan dan butuh teman -teman dari
media untuk melakukan
pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, " kata Anggota Kehumasan
Bawaslu RI, Nur Fauzi Abdillah saat membuka kata sambutannya Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar di salahsatu hotel di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Provinsi Sumut, pada Kamis (21/11/2024).Kegiatan yang digelar dengan diskusi tersebut, Nur Fauzi menjelaskan, kalau kegiatan ini terletak di Sumatera Utara merupakan ikhtiar bersamaan yang dilaksanakan oleh
Bawaslu RI dalam rangka penguatan pemerintahan yang lebih kontekstual
pengawasan Pilkada tahun 2024."Kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan menentukan pilihan dalam proses Pemilu pada tanggal 27 November, dan
Bawaslu RI juga telah memetakan kalau di Indonesia sendiri ada 10 Provinsi yang masuk ke dalam rawan pada pelaksanaan Pilkada, dimana Sumut sendiri masuk ke dalam kategori
rawan sedang, "ungkapnya seraya menambahkan kalau kegiatan konsolidasi
media di Sumut ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari
media massa, mahasiswa dan relawan pemantau."Saat ini juga berlangsung di empat titik yang lain seperti di antaranya di Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Harapan ke depannya
media bisa menjadi
garda terdepan bagi Bawaslu untuk memberikan informasi yang benar akurat dan juga objektif," ungkapnya.Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Saut Boangmanalu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas digelarnya kegiatan ini."Mudah-mudahan kondisi yang lebih baik ini bisa berlangsung sampai nanti masa tenang, diwaktu pencoblosan, hingga rekapitulasi dan terpilihnya pemimpin hasil proses demokrasi, " kata Saut.***