Medan, MPOL -
Beberapa waktu lalu muncul fenomena "no viral no justice" atau tidak ada keadilan jika tidak diviralkan terlebih dahulu di media sosoal (Medsos).
Namun, Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara,
Rajamin Sirait SE menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan fenomena istilah tersebut.
Masyarakat tidak boleh menggeneralisir, akibat perilaku satu dua oknum polisi yang tidak baik, kemudian yang lain juga seperti itu.
Sebab, polisi yang berkinerja baik justru sangat jauh lebih banyak jumlahnya dibanding segelintir yang bermasalah itu.
"Terbukti, banyak juga kasus yang berhasil dituntaskan pihak kepolisian, tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu," kata Rajamin saat menjadi narasumber di podcast "Nasi Oemat Channel" KAHMI Sumut dipandu Agus Salim Ujung, Kamis (13/2/2025).
Rajamin memberi contoh apa yang dilakukan
Polrestabes Medan di bawah kepemimpinan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, yang banyak menuntaskan penanganan kasus hukum di Kota Medan sekitarnya, tanpa harus menunggu viral di medsos.
Ia mengapresiasi
Polrestabes Medan yang sudah responsif mengusut kasus pelanggaran hukum tanpa menunggu viral.
Rajamin juga mengapresiasi pola kepemimpinan yang diterapkan Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif, yang selalu bersikap terbuka dalam menjalin interaksi dengan lintas sektoral di tengah masyarakat, serta mampu mengayomi jajaran di bawahnya, yaitu Polsek Polsek.
Dalam konteks ini, Rajamin menyatakan, institusi Polri perlu lebih banyak sosok seperti Kombes Gidion Arif Setyawan, yang humble, sederhana dan mampu menampilkan sosok pimpinan polisi yang humanis.
Dan memang seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, tambah Rajamin, sudah tidak cocok lagi jika ada anggota Polri yang bersikap arogan dan merasa dirinya hebat.
"Figur polisi kekinian, harus bisa menjadikan dirinya sebagai parhobas (pelayan) di tengah masyarakat. Polisi harus bisa membangun chemistry dan berbaur dengan masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Pada bahagian lain, Rajamin berharap, kiranya kebijakan rekrutmen (promosi) petinggi Polri di semua tingkatan, hendaknya benar-benar mengacu pada pertimbangan kompetensi dan track record (kinerja) alias bukan karena faktor like or dislike atau karena lobi-lobi politik. (*)